Pemerintah berencana mengimpor gula tahun depan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR di Senayan mengatakan, jumlah produksi gula perusahaan negara pada tahun ini hanya akan tercapai sebesar 1,36 juta ton. Angka ini baru mencapai 78,42 persen dari target Rencana Kerja Anggaran Pemerintah (RKAP) 2011 sebesar 1,7 juta ton.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menjelaskan, produksi gula untuk awal tahun masih kurang 300-500 ribu ton," ujarnya. Karena itu, saat ini ada indikasi pasokan gula di dalam negeri sedang kekurangan. "Jadi, ada kemungkinan impor (gula)," ujarnya saat berbincang dengan wartawan di ruang pers kementerian hari ini, Jumat, 25 November 2011.
Menurut Adig, penurunan produksi lebih disebabkan faktor iklim. Setelah hujan berkepanjangan pada 2010, Indonesia mengalami kemarau sepanjang tahun. "Ini mengakibatkan tanaman mengalami penggabusan, berdampak pada turunnya berat tebu dan berpengaruh pada produksi. Faktor lainnya adalah menyebarnya penyakit karat daun. Ada semacam jamur di daun, Jamur ini mengganggu proses pembentukan gula di batang tebu".
Karena hal tersebut, pemerintah berniat untuk mengimpor gula. Namun ternyata banyak pihak yang tidak menyetujui usul dari Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi dalam hal mengimpor gula. Yang dikarenakan bila rencana pemerintah hendak mengimpor gula 300.000 ton hingga 500.000 ton awal tahun depan akan dapat menghancurkan harapan sebagian rakyat, terutama para petani tebu.
Menurut Anggota Komisi IV DPR RI, Ma'mur Hasanuddin biasanya pemerintah memberikan izin sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengimpor pada bulan Januari 2011 hingga April. Alasan yang selalu dipakai adalah untuk menutupi kekurangan pasokan gula dalam negeri sebelum musim giling periode Januari-April 2011.
Keberpihakan pemerintah kepada petani tebu, menurut dia, seharusnya dilakukan secara maksimal. Pasalnya, tebu merupakan sektor perkebunan yang sistem kelembagaannya sangat ideal untuk petani. Ini sangat berbeda dengan sektor perkebunan lainnya, seperti kakao atau kelapa sawit, yang kelembagaannya dikuasai raksasa perusahaan.
Untuk itu, Ma'mur meminta kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perdagangan agar meninjau ulang kebijakan impor gula yang dilakukan secara ritual tahunan pada tiga bulan pertama setiap tahun.
"Cobalah pemerintah tidak mengimpor gula, sebagai bukti keberpihakan kepada petani. Kami yakin, rakyat tidak akan kelaparan. Saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakannya, jangan berpikir mencari keuntungan semata," tutur Ma'mur.
Sumber :