Kamis, 23 April 2015

Tugas Tingkat Pengangguran di Indonesia

UNIVERSITAS GUNADARMA
Nama : Nani Nurhayati
NPM : 28211355
KELAS : 4EB21
Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
" Tingkat Pengangguran "

Ø  Artikel :
       Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran per-Agustus 2014 sebesar 7,24 juta orang. Sedangkan angkatan kerja yang tercatat mencapai 121,9 juta orang. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 90.000 orang dibandingkan posisi Februari 2014, atau ada kenaikan sekitar 1,2%. Namun bila dibandingkan dengan tahun lalu (yoy), angka pengangguran terbaru ini mengalami penurunan sekitar 170.000 orang dibandingkan posisi Agustus tahun lalu atau turun 2,2%. “Dari 121,9 juta orang angkatan kerja, sebesar 7,24 juta belum tertampung oleh pasar kerja,” kata Kepala BPS Suryamin saat jumpa pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/11).
       Data Februari 2014 jumlah pengangguran sebesar 7,15 juta orang, jumlah pengangguran terlihat mengalami peningkatan. Meskipun lebih rendah dibandingkan Agustus 2013 yang sebesar 7,41 juta orang. “Angka pengangguran juga dipengaruhi oleh tahun ajaran baru. Ada yang sudah lulus sekolah tapi belum lanjut kuliah dan ada yang sudah lulus kuliah tapi masih mencari pekerjaan,” terang Suryamin.
       Suryamin memaparkan jumlah tenaga kerja Indonesia per Agustus 2014 mencapai 182,99 juta orang. Sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,94% dari jumlah penduduk, atau 7,24 juta orang. Dia menambahkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) paling besar adalah mereka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diploma, dan Universitas. Untuk pengangguran lulusan SMK jumlahnya adalah 11,24% dari total jumlah pengangguran. Pengangguran lulusan SMK ini naik tipis dibandingkan posisi Agustus 2013 yang mencapai 11,21%. Sementara penggangguran bertitel Diploma jumlahnya 6,14% dari total pengangguran, naik dari Agustus 2013 5,95%. Pengangguran Sarjana mencapai 5,65% dari total pengangguran, naik dari Agustus 2013 sebesar 5,39%. “Ini dikarenakan ada yang baru tamat sekolah dan ada yang masih mencari kerja,” katanya.
       Dia mengaku heran karena banyak lulusan SMK yang berstatus pengangguran. Pasalnya, dia menilai lulusan SMK harusnya punya kemampuan yang khusus yang dibutuhkan dunia kerja. “Banyak yang kejuruan itu masih pengangguran. Harusnya bisa menjadi catatan pemerintah, bahwa ketika masuk SMK, ada nggak lapangan pekerjaan yang akan menampungnya,” kata Suryamin.
       Sementara itu pengangguran lulusan SD ke bawah hanya sebesar 3,04%. Terus menurun dibandingkan Agustus 2013 yang sebesar 3,44%. Pengangguran lulusan SMP 7,15 atau turun dari periode sebelumnya 7,59%. Suryamin menambahkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih didominasi kelompok pendidikan rendah.
       Suryamin menyebutkan, kategori pendidikan rendah adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian tidak lulus SD dan sama sekali tidak sekolah. “Penyerapan tenaga kerja masih didominasi pekerja berpendidikan rendah, sebesar 74,3 juta orang atau 64,83%,” ungkapnya. Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, porsi penyerapannya sedikit menurun. Pada Agustus 2013 dilaporkan, pekerja berpendidikan rendah mencapai 65,95%.
       “Melihat porsinya itu turun dari Agustus 2013,” sebut Suryamin. Sedangkan untuk pekerja dengan pendidikan tinggi, dari Diploma dan Universitas hanya 11,2 juta orang atau 9,79% dari total tenaga kerja. “Agustus 2013 itu sebesar 9,35%, naik sedikit menjadi 9,79%,” imbuhnya. Sisanya adalah lulusan SMA dan SMK yang sebesar 29,1 juta orang atau 25,39% dari total tenaga kerja. (Kartika Runiasari/CN41/SMNetwork).

Ø  Kesimpulan dan saran
  Tingkat pengangguran tidak hanya dipengaruhi oleh kemiskinan, namun tingkat pengangguran terbuka (TPT) paling besar adalah mereka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diploma, dan Universitas. Harusnya lulusan SMK punya kemampuan yang khusus yang dibutuhkan dunia kerja. Dan penyerapan tenaga kerja masih didominasi pekerja berpendidikan rendah.  Ada pun sebab lain diantaranya kurangnya jumlah lapangan pekerjaan, serta masih kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk membuka usahanya sendiri. Untuk mengatasi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia adalah dengan memperluas atau menciptakan lapangan pekerjaan, disamping itu peran pemerintah sangat dibutuhkan salah satunya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk membantu masyarakat yang berpendidikan rendah agar dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk membangun jiwa kewirausahaan dan tidak bergantung kepada orang lain. Sedangkan untuk tingkat pengangguran dengan latar pendidikan yang standar ataupun tinggi, selain ditingkatkannya keterampilan, tidak membuang-buang waktu pada saat sekolah dan yang sangat perlu diperhatikan adalah menjauhi rasa malas untuk belajar, mencari, dan menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang tidak hanya membantu diri sendiri keluar dari zona pengangguran, namun juga dapat membantu orang lain dengan permasalahan yang sama.


Ø  Sumber :

Rabu, 11 Maret 2015

Tugas Mata Kuliah Akuntansi Internasional

UNIVERSITAS GUNADARMA
Nama : Nani Nurhayati
NPM : 28211355
KELAS : 4EB21
Fakultas Ekonomi, Jurusan Akutansi
" Tugas Perhitungan Kurs "

SOAL DAN JAWABAN
1.      Bpk Romi mendapat kiriman uang dari putrinya yang bekerja di New Zealand sebesar NZD 4.000 dan kiriman putranya sebesar CHF 2.500. Berapa  uang  yang akan diterima Bpk. Romi?
Jawab :
Uang dari putrinya = 4.000 x Rp. 9.489,52 (kurs beli) = Rp. 37.958.080
Uang dari putranya = 2.500 x Rp. 13.159,81 (kurs beli) = Rp. 32.899.525
Jadi, uang yang diperoleh Bpk Romi = Rp. 37.958.080 + Rp. 32.899.525 = Rp. 70.857.605

2.      Setelah mendapatkan kiriman uang dari putra dan putrinya, Bpk Romi berniat untuk bertamasya ke Jepang. Berapa yen uang Bpk Romi jika hanya separuh dari uangnya yang ditukarkan ?
Jawab :
Rp. 70.857.605 / 2 = Rp. 35.428.802,5
( Rp. 35.428.802,5 / Rp. 10.788,33 (kurs jual) ) x ¥1 = ¥ 3.284

3.      Tn. Dodit akan pergi ke luar negeri tepatnya kanada untuk menemui kerabatnya, ia mempunyai uang sebesar Rp. 487.000.000. Berapa  dollar kanada uang  yang akan diterima Tn. Dodit?
Jawab :
( Rp. 487.000.000 / Rp. 10.388,66 (kurs jual) ) x CAD$ 1 = CAD$ 46.878

4.      Sepulang dari kanada Tn. Dodit memiliki sisa uang sebanyak CAD$ 12.300, lalu dia berniat utk menukar sisa uang tersebut menjadi THB. Berapa uang Tn. Dodit sekarang ?
Jawab :
12.300 x RP. 10.280,88 (kurs beli) = Rp. 126.454.824
( Rp. 126.454.824 / Rp. 402,58 (kurs jual) ) x THB 1 = THB 314.111

5.      Mr. Rich mengimpor mobil dengan harga AUD 18.000. Maka uang yang harus dibayarkan Mr. Rich atas pembelian mobil tersebut  adalah….
Jawab :
18.000 x 10.060,86 (kurs jual) = 181.095.480

6.      Rindu datang ke Money Changer untuk menjual HKD 17.000 dan menukarnya menjadi rupiah.
Jawab :
17.000 x RP. 1.674,53 (kurs beli) = Rp. 28.467.010

7.      Rebecca berkunjung ke Indonesia dengan membawa uang sebesar GBP 3.500. Ketika ditukar ke bank maka berapa rupiah yang diterima Rebecca?
Jawab :
3.500 x RP.19.607,95 (kurs beli) = Rp. 68.627.825

8.      Nurul memiliki uang rupiah sebesar Rp. 27.980.000, kemudian ia ingin menukarkannya dengan mata uang Chinese Yuan Renminbi. Berapa CNY yang akan diperoleh Nurul ?
Jawab :
(Rp. 27.980.000 / 2.131,49 (kurs jual) ) x CNY 1 = CNY 13.127

9.      Berapa EURO yang diperoleh dari penukaran Rp. 158.483.000 dengan kurs jual 14.211,98 dan kurs beli 14.068,60 ?
Jawab :
Kurs Jual : ( 158.483.000 / 14.211,98 ) x EUR 1 = EUR 11.151,37
Kurs Beli : EUR 11.151,37 x 14.068,60 = Rp. 156.884.164
                 : ( 156.884.164 / 14.211,98 ) x EUR 1 = EUR 11.039

10.  Vivi memiliki uang rupiah sebesar Rp. 16.200.000, kemudian ia ingin menukarkannya dengan mata uang Brunei. Berapa BND yang akan diperoleh Vivi ?
Jawab :

(Rp. 16.200.000 / 9.486,09 (kurs jual) ) x BND 1 = BND 1.708

Minggu, 23 November 2014

Kode Etik Profesi Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting)

UNIVERSITAS GUNADARMA
Nama : Nani Nurhayati
Kelas / NPM : 4EB21 / (28211355)
Mata Kuliah : Etika Profesi Akuntansi
“ Kode Etik Profesi Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting) “

            Kode Etik Profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan Kode Etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.
            Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektifitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Pada tahun 1998, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merumuskan Kode Etik IAI sebagai pedoman etika profesional, Etika profesi ini dirumuskan agar dalam memberikan jasa profesional akuntan selalu bertindak tegas dan jujur.
            Prinsip-prinsip etika pada umumnya berlaku bagi semua orang, serta berlaku pula bagi kaum professional. Prinsip-prinsip etika profesi adalah : 
  •  Prinsip Tanggung Jawab ; Yaitu salah satu prinsip pokok bagi kaum profesional. Karena orang yang professional sudah dengan sendirinya berarti bertanggung jawab atas profesi yang dimilikinya. Dalam melaksanakan tugasnya dia akan bertanggung jawab dan akan melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, dan dengan standar diatas rata-rata, dengan hasil maksimal serta mutu yang terbaik. 
  •  Prinsip Keadilan ; Yaitu prinsip yang menuntut orang yang professional agar dalam melaksanakan profesinya tidak akan merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-orang yang dilayani dalam  kaitannya dengan profesi yang dimilikinya. 
  •  Prinsip Otonomi ; Yaitu prinsip yang dituntut oleh kalangan professional terhadap dunia luar agar mereka diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Sebenarnya hal ini merupakan konsekuensi dari hakekat profesi itu sendiri. Karena hanya mereka yang professional ahli dan terampil dalam bidang profesinya, tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam pelaksanaan profesi tersebut. 
  •  Prinsip Integritas Moral ; Yaitu prinsip yang berdasarkan pada hakekat dan ciri-ciri profesi di atas, terlihat jelas bahwa orang yang professional adalah juga orang yang mempunyai integritas pribadi atau moral yang tinggi. Oleh karena itu mereka mempunyai komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan orang lain maupun masyarakat luas.
Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting)
            Akuntansi pemerintah bertugas melakukan pencatatan yang teratur atas penerimaan dan pengeluaran negara. Akan tetapi akuntansi pemerintahan hanya bekerja dalam lembaga-lembaga pemerintah milik negara.

Kode Etik Profesi Akuntansi Pemerintahan : 
  1. Menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 
  2. Mematuhi kode etik pemeriksa. 
  3. Melaksanakan sistem pengendalian mutu.
  4. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran pimpinan objek pemeriksaan.
  5. Pemeriksa tidak mempunyai kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek pemeriksaan. 
  6. Pemeriksa tidak pernah bekerja atau memberikan jasa kepada objek pemeriksaan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 
  7. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan objek pemeriksaan. 
  8. Pemeriksa tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan atau mereview laporan keuangan objek pemeriksaan.
Sumber :

Sabtu, 11 Oktober 2014

Likuidasi Suatu Perbankan Akibat Fraud Atau Kecurangan

Pendahuluan 
     Perkembangan dunia perbankan yang sangat pesat menimbulkan jumlah persaingan yang semakin ketat, serta tingkat kompleksitas usaha perbankan yang tinggi dapat berpengaruh terhadap kinerja suatu bank. Lemahnya kondisi internal bank seperti manajemen yang kurang memadai sangat berpengaruh terhadap resiko-resiko yang akan dihadapi bahkan dapat mengakibatkan bank tersebut dilikuidasi.
     Ada beberapa faktor yang menimbulkan resiko terlikuidasinya suatu perbankan yaitu bank mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya ataupun bank tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak lain. Namun disisi lain ada faktor yang menyebabkan suatu perbankan dilikuidasi yaitu kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh pengurus bank tersebut.
Kasus
      Jakarta, jaringnews.com – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), C. Heru Budiargo, mengatakan dalam tiga bulan terakhir ada tiga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilikuidasi. Namun ia memastikan penyebab dilikuidasinya ketiga bank itu bukan karena dihimpit kesulitan likuiditas, melainkan karena kejahatan pengurus bank itu sendiri. “ Kami menegaskan bahwa persoalannya bukan karena faktor ekonomi makro, lingkungan dan persaingan. Tetapi semuanya karena ada fraud atau pencurian, misconduct dari dalam bank itu sendiri. Jadi sama sekali bukan karena faktor ekonomi.”
           Ketiga Bank Perkredita Rakyat yang ditutup tersebut memiliki aset rata-rata sekitar 5 miliar rupiah yaitu BPR Mitra Danagung (Padang), BPR Kapital Metropolitan (Jakarta), dan BPR Berok Gunung Pangilun. Dilihat dari  proses likuidasi BPR tersebut umumnya didorong oleh masalah internal yang kemudian membuat bank tidak bisa bertahan, masalah pencurian yang dilakukan oleh pengurus bank tersebut mengakibatkan dilikuidasinya bank karena tindak pencurian atau fraud merupakan hal yang melanggar etika profesi. Menurut Josephson Institute nilai etika utama yang terkait dengan perilaku etis yaitu Dapat Dipercaya / Jujur (Trustworthiness), Rasa Hormat (Respect), Tanggung Jawab (Responsibility), Kewajaran (Fairness), Kepedulian (Caring), Dan Kewarganegaraan (Citizenship). 
          Kejujuran ataupun kepercayaan dalam suatu pekerjaan / profesi sangat diperlukan karena setiap tindakan yang tidak sesuai dengan aturan akan mendapatkan sanksi, terlebih pelanggaran yang dilakukan atas dasar kesengajaan. Pihak Ketua LPS (Heru) mengatakan, pembinaan dan komunikasi, serta sinergi pengawasan perbankan terus dilaksanakan sehingga di masa mendatang kualitas perbankan dan BPR semakin baik.
     Sumber :
  • Elder, Randal J, et al. 2011. Jasa Audit dan Assurance. Jakarta : Salemba Empat. 
  • www.jaringnews.com

Rabu, 25 Juni 2014

Review Product " TUPPERWARE "



UNIVERSITAS GUNADARMA
Nama : Nani Nurhayati
Kelas / NPM : 3EB21 / (28211355)
Mata Kuliah Bahasa Inggris Bisnis 2
" Review Product " (Tugas)


                Tupperware is the name of a home products line that includes preparation, storage, containment, and serving products for the kitchen and home, which were first introduced to the public in 1948. Tupperware develops, manufactures, and internationally distributes its products as a wholly owned subsidiary of its parent company Tupperware Brands and it is marketed by means of direct sales through an independent sales force of approximately 1.9 million consultants. Tupperware was developed in 1948 by Earl Silas Tupper (1907–83) in Leominster, Massachusetts. He developed plastic containers used in households to contain food and keep it airtight.
                The advantages of Tupperware products, namely: (1) unique design, the lid is designed so that food became more hygienic and longer lasting, thus saving the place, time and space. (2) Food Grade, though Tupperware products are made of plastic, but it does not contain toxic chemicals and have followed the standard FDA (Food and Drugs Administration) USA, so it is safe to use for storing food. (3) Environmentally friendly, tupperware products friendly to the environment. (4) The lifetime warranty, which is protected tupperware products "Tupperware Lifetime Guarantee" against damage such as cracking, peeling or chipped due to normal use.
                Besides the advantages, there is also a shortage of tupperware products: Some kinds of plastic can not stand the heat, some types of plastics take decades to hundreds of years to decompose naturally (non-biodegradable), and if not used according to its function, the chemicals contained in plastic can be harmful to health.

Source : www.tupperware.co.id